BIN.com – Gorontalo – Pimpinan dan anggota gabungan Komisi III dan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, Direktorat Jenderal Cipta Karya, di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Kunjungan tersebut membahas peluang dukungan program infrastruktur sanitasi lingkungan, sanitasi wilayah, air minum, serta Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk Provinsi Gorontalo.
Rombongan DPRD diterima Kasubdit KPICK, Deva Kurniawan Rahmadi, bersama jajaran. Audiensi difokuskan pada sinkronisasi program pemerintah pusat dengan kebutuhan pembangunan di daerah agar dukungan infrastruktur lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano, mengatakan konsultasi tersebut menjadi kesempatan bagi DPRD menyampaikan kebutuhan infrastruktur daerah secara langsung kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, pembangunan sanitasi tidak cukup hanya mengejar pembangunan fisik, tetapi harus memastikan infrastruktur dapat berfungsi, dimanfaatkan secara optimal, dan berkelanjutan.
“Kita ingin program pusat benar-benar disinergikan dengan kebutuhan daerah, sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Syarifudin.
Berdasarkan bahan Ditjen Cipta Karya, akses air minum di Gorontalo pada 2025 mencapai 95,95 persen, sementara akses sanitasi sebesar 84,70 persen. Angka sanitasi tersebut masih sedikit di bawah capaian nasional sebesar 85,37 persen.
Dalam pertemuan itu, DPRD juga membahas sejumlah program Cipta Karya yang telah berjalan di Gorontalo, termasuk jaringan perpipaan dan 794 sambungan rumah SPAM Kota Gorontalo, program Pamsimas di Kabupaten Boalemo, serta rencana pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya tahap pertama periode 2027–2031.
DPRD turut menyoroti keberfungsian infrastruktur yang telah dibangun. Pasalnya, masih terdapat sejumlah sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat yang tidak berfungsi akibat kerusakan jaringan, keterbatasan sumber air, kerusakan pompa, hingga persoalan biaya operasional.
Sementara untuk PISEW, pembahasan diarahkan pada peluang pembangunan infrastruktur sosial ekonomi wilayah yang dapat mendukung konektivitas serta aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan perdesaan.
DPRD berharap koordinasi dengan Kementerian PU RI dapat memperkuat sinkronisasi program pusat dan daerah, sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur di Gorontalo sesuai kebutuhan, siap dilaksanakan, berfungsi, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
