BIN.com – Gorontalo – Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, H. Rifli M. Katili, AP, S.Sos., M.Ec.Dev., menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) yang digelar pada 15–17 Oktober 2026 di Gedung Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung.
Rakernas yang mengusung tema “Penguatan Kebijakan Bimbingan Teknis Anggota DPRD dalam Mendukung Profesionalisme dan Optimalisasi Fungsi DPRD” tersebut menjadi forum koordinasi sekretariat DPRD provinsi se-Indonesia untuk membahas penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta tata kelola administrasi dan pelayanan kesekretariatan.
Kegiatan ini dibuka pada Kamis (15/10/2026) oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si., yang juga menjabat Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si.
Rakernas diikuti sekretaris DPRD dari 38 provinsi di Indonesia. Delegasi Provinsi Gorontalo turut melibatkan Akristianto Ahmad, S.H., M.H., M.Si., selaku Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.
Dalam forum tersebut, Rifli M. Katili turut menyoroti persoalan teknis penganggaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD, khususnya terkait kesesuaian kodefikasi dan nomenklatur dalam perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah.
Persoalan itu disampaikan dalam sesi diskusi bersama narasumber Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev., Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Rifli mempertanyakan kesesuaian kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan, serta subkegiatan Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya, termasuk ketentuan yang berlaku pada 2026.
Pembahasan tersebut berkaitan dengan upaya memastikan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD tetap sesuai regulasi, sekaligus mampu mengakomodasi kebutuhan fasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
Menanggapi hal itu, narasumber menjelaskan bahwa penyusunan program dan kegiatan perlu memperhatikan keluaran atau output yang hendak dicapai, prinsip efisiensi dan efektivitas, serta keterkaitan antara kebutuhan pelaksanaan tugas dan hasil yang diharapkan.
Apabila terdapat sejumlah kebutuhan program atau aktivitas dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memiliki keterkaitan substansi dan saling menunjang, pengintegrasian kebutuhan tersebut dalam satu kegiatan dapat diinisiasi sepanjang sesuai dengan kodefikasi, nomenklatur, dan ketentuan yang berlaku.
Untuk persoalan teknis yang membutuhkan kepastian lebih lanjut, narasumber menyarankan agar pertanyaan disampaikan secara tertulis kepada Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, jawaban resmi dapat menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah.
Pembahasan ini menjadi salah satu poin penting bagi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dalam memperkuat kepastian kebijakan, meningkatkan efisiensi, serta memastikan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain membahas aspek penganggaran, Rakernas III ASDEPSI juga menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme dan peran strategis Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja lembaga legislatif daerah.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, dalam sambutannya menegaskan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam menunjang pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Sekretariat DPRD tetap dituntut memberikan pelayanan yang berkualitas, terukur, dan akuntabel. Pelaksanaan tugas tersebut harus disertai peningkatan pengetahuan, kecakapan, serta kemampuan dalam memahami berbagai persoalan kelembagaan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengingatkan bahwa peran Sekretariat DPRD tidak boleh terbatas pada urusan administrasi, keuangan, dan penyerapan anggaran.
Ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap arah pembangunan daerah, penguasaan data, serta kemampuan membaca persoalan pemerintahan secara komprehensif.
Herman juga memperkenalkan pendekatan start from the end, yakni perencanaan program yang dimulai dengan menetapkan tujuan akhir dan hasil yang ingin dicapai. Dalam pendekatan tersebut, anggaran, keuangan, dan administrasi ditempatkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan, bukan sebagai tujuan itu sendiri.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran. Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dalam perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, seperti penurunan angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran, dan meningkatnya kualitas pembangunan manusia.
Partisipasi delegasi Gorontalo juga terlihat pada sesi materi terakhir Rakernas III ASDEPSI. Akristianto Ahmad dipercaya menjadi moderator dalam sesi yang menghadirkan Profesor Karim Suryadi, dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Dalam sesi tersebut, Karim Suryadi membawakan materi bertajuk “Penguatan Komunikasi Politik dan Kepemimpinan Strategis Sekretariat DPRD dalam Mendukung Profesionalisme dan Kinerja DPRD”.
Materi tersebut menekankan pentingnya penguatan komunikasi politik, kemampuan membangun hubungan kelembagaan, serta kepemimpinan strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara profesional.
Kepercayaan kepada Akristianto untuk memandu sesi tersebut menjadi bagian dari keterlibatan aktif delegasi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dalam forum nasional yang mempertemukan para pemangku kepentingan kesekretariatan DPRD untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik tata kelola kelembagaan.
Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Rifli M. Katili, berharap ASDEPSI semakin memperkuat perannya sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan penyampaian aspirasi sekretariat DPRD provinsi di seluruh Indonesia.
Menurutnya, ASDEPSI tidak hanya diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan dan pengalaman, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi konkret, terukur, dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
Keikutsertaan dalam Rakernas III ASDEPSI menjadi bagian dari upaya Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo untuk mengikuti perkembangan kebijakan nasional, memperkuat koordinasi kelembagaan, serta mempelajari pengalaman sekretariat DPRD dari provinsi lainnya.
Hasil dan rekomendasi Rakernas diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan dan memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD.
Melalui penguatan tata kelola, profesionalisme, dan koordinasi kelembagaan, Sekretariat DPRD diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan strategis dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
