BIN.com – GORONTALO – Perubahan regulasi perizinan berusaha di Provinsi Gorontalo diharapkan tidak sekadar menjadi pembaruan aturan administratif, tetapi mampu menjawab persoalan pelayanan publik, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo, Rabu (21/10/2026).
Wakil Ketua Pansus, Syamsir Djafar Kiyai, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan regulasi penyelenggaraan perizinan berusaha harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pelayanan yang selama ini berjalan.
Menurutnya, perubahan regulasi perlu menyentuh aspek mendasar, mulai dari penyederhanaan prosedur, kesiapan sarana dan prasarana, hingga efektivitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“Perubahan Perda ini bukan sekadar mengubah pasal demi pasal, tetapi menjadi kesempatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha. Substansinya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga masyarakat dan pelaku usaha memperoleh kemudahan,” ujarnya.
Syamsir juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama menyangkut persyaratan perizinan, kesesuaian tata ruang, serta penerapan sistem perizinan berbasis risiko.
Selain kemudahan berusaha, Pansus turut mendorong adanya kepastian hukum melalui pengaturan hak dan kewajiban pelaku usaha serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pihak yang tidak memenuhi ketentuan.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala DPMPTSP Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Daeng Matona, S.STP., M.Si., memaparkan kondisi pelayanan perizinan, pendataan usaha, pengawasan perusahaan, hingga kebutuhan penyusunan dokumen potensi investasi sebagai bahan promosi kepada calon investor.
Berbagai masukan tersebut menjadi bahan pembahasan Pansus dalam menyempurnakan materi Ranperda agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya mempermudah proses perizinan, tetapi juga memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pansus berharap perubahan regulasi tersebut nantinya mampu menciptakan tata kelola perizinan yang lebih efektif, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta membuka peluang peningkatan investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Gorontalo bersama jajaran.
