BIN.com – GORONTALO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat gabungan pada Senin (19/10/2026) untuk membahas dugaan pungutan liar (pungli) di Samsat Kabupaten Gorontalo.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Dulohupa tersebut dihadiri sejumlah instansi terkait, di antaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo, Inspektorat Provinsi Gorontalo, BKPSDM, Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo, Samsat Kabupaten Gorontalo, PT Jasa Raharja Perwakilan Gorontalo, serta Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Gorontalo.
Usai rapat, anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim yang akrab disapa (UK), mengungkapkan bahwa Direktur Lalu Lintas Polda Gorontalo telah menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan yang terjadi.
“Yang pasti, dalam rapat tadi ada pernyataan dari Dirlantas yang, atas nama kepolisian, menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini,” ujar UK.
Tak hanya itu, UK juga mengapresiasi langkah kepolisian yang dinilainya menunjukkan iktikad baik dalam menyikapi persoalan tersebut. Salah satunya melalui langkah mutasi terhadap sejumlah pejabat kepolisian di lingkungan terkait.
“Tadi juga sudah diinformasikan kepada kami bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan oleh kepolisian, salah satunya melakukan mutasi terhadap beberapa pejabat kepolisian di sana,” ungkapnya.
Lebih lanjut, UK menyampaikan bahwa DPRD juga menyepakati perlunya Gubernur Gorontalo turut menyampaikan permohonan maaf. Menurutnya, petugas Samsat setempat juga dinilai memiliki kontribusi terhadap kekeliruan yang terjadi.
“Kami di DPRD juga sudah menyepakati bahwa Gubernur Gorontalo perlu turut menyampaikan permohonan maaf, karena menurut pandangan kami, petugas Samsat di sana juga memiliki kontribusi terhadap kekeliruan yang terjadi,” tambahnya.
Selain itu, DPRD merekomendasikan agar dugaan pungli di Samsat Kabupaten Gorontalo diproses oleh pihak kepolisian sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Di samping itu, kami juga merekomendasikan agar permasalahan dugaan pungli di sana diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku (pro justitia) oleh kepolisian,” tegasnya.
UK menjelaskan, rekomendasi DPRD tersebut akan diterbitkan secara tertulis dalam waktu dekat dan disampaikan kepada masing-masing pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
“Rekomendasi ini akan diterbitkan dalam waktu dekat dan disampaikan kepada masing-masing pihak, baik kepada Gubernur, Kapolda, Jasa Raharja, maupun Ombudsman,” katanya.
Di akhir pernyataannya, UK menegaskan bahwa rekomendasi DPRD harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia menyebut pihaknya telah menanyakan kepada peserta rapat mengenai kemungkinan pelaksanaan rekomendasi tersebut, dan tidak ada peserta yang menyatakan bahwa rekomendasi itu tidak dapat dilaksanakan.
Menurutnya, DPRD juga merekomendasikan agar rotasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan terkait dilakukan secara berkala untuk mencegah stagnasi dalam pelaksanaan tugas.
“Menurut kami, rekomendasi ini dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, terkait rotasi ASN di sana, kami telah merekomendasikan agar perpindahan tugas dilakukan setidaknya setiap dua tahun untuk mencegah stagnasi. Rotasi dalam jangka waktu satu tahun juga dapat dipertimbangkan apabila peraturan perundang-undangan memungkinkan”. Tukasnya
