BIN.com – GORONTALO – Penyerapan jagung oleh Perum Bulog secara nasional masih jauh dari target. Dari penugasan pemerintah sebesar 1 juta ton, realisasi yang disampaikan baru mencapai sekitar 238 ribu ton. Kondisi ini menjadi sorotan di tengah kebutuhan petani Gorontalo terhadap kepastian pasar dan harga jual hasil panen.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja pimpinan dan anggota Komisi II bersama Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo ke Kantor Pusat Perum Bulog di Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2026).
Kunjungan yang diterima Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, bersama jajaran terkait itu membahas penguatan stabilitas pasokan dan harga pangan, optimalisasi distribusi beras, serta dukungan terhadap penyerapan hasil pertanian di Gorontalo.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menegaskan bahwa kebijakan pangan tidak boleh hanya berorientasi pada keterjangkauan harga bagi konsumen. Kepastian pasar dan harga jual yang layak bagi petani juga harus menjadi perhatian.
Menurutnya, sebagai salah satu daerah penghasil jagung, Gorontalo membutuhkan dukungan nyata agar hasil panen petani dapat terserap dengan baik. Kehadiran Bulog diharapkan menjadi salah satu alternatif pemasaran sehingga petani tidak terlalu bergantung pada tengkulak.
“Kami berharap koordinasi dengan Bulog ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat penyerapan hasil pertanian, menjaga ketersediaan stok pangan, serta memastikan distribusi berjalan efektif. Jangan sampai petani kesulitan memasarkan hasil panennya, sementara masyarakat di sisi lain harus menghadapi kenaikan harga pangan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bulog mengungkapkan bahwa salah satu kendala penyerapan jagung adalah harga di lapangan yang berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kondisi itu memengaruhi kemampuan Bulog melakukan pembelian sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan harga, optimalisasi penyerapan juga membutuhkan koordinasi mengenai standar kualitas, kadar air, serta dukungan fasilitas pascapanen. Ketersediaan gudang, fasilitas pengeringan, dan pengujian kualitas menjadi faktor penting agar hasil produksi petani memenuhi persyaratan pembelian.
Di sisi lain, stabilitas harga beras juga menjadi perhatian DPRD Provinsi Gorontalo. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menilai koordinasi dengan Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan stok dan memastikan harga komoditas strategis tetap terkendali.
Perhatian tersebut mengemuka menyusul angka inflasi Provinsi Gorontalo yang disebut mencapai sekitar 5,38 persen berdasarkan data September 2026. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pengendalian harga pangan dinilai semakin penting agar tidak menambah beban pengeluaran masyarakat.
DPRD turut mendorong optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), terutama untuk memastikan beras dengan harga terjangkau dapat menjangkau masyarakat di wilayah yang mengalami kenaikan harga.
Dalam pemaparannya, Bulog menyampaikan bahwa stok beras yang dikelola secara nasional mencapai sekitar 4,6 juta ton. Sementara itu, penyerapan beras setara 4 juta ton yang menjadi penugasan pemerintah pada 2026 dilaporkan telah diselesaikan pada 24 September 2026, dengan total penyerapan sekitar 4,2 juta ton, termasuk sisa stok tahun sebelumnya.
Bulog memproyeksikan penyerapan beras nasional hingga akhir Desember 2026 berada pada kisaran 4,4 juta hingga 4,5 juta ton. Cadangan tersebut diharapkan dapat mendukung intervensi pemerintah ketika terjadi gejolak harga di daerah.
DPRD Provinsi Gorontalo berharap koordinasi dengan Bulog tidak berhenti pada pertemuan, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah konkret yang menjawab persoalan distribusi beras sekaligus penyerapan jagung petani.
Bagi Gorontalo, tantangannya bukan hanya memastikan pangan tersedia bagi masyarakat, melainkan juga membangun kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen.
