Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail membantah tudingan bahwa dirinya memengaruhi Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam persoalan cagar budaya di Kota Gorontalo.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum resmi sebagai penegasan atas isu yang belakangan berkembang dan mengaitkan dirinya dengan kebijakan Menteri Kebudayaan terkait pelestarian cagar budaya.
“Demi Allah, tidak ada,” tegasnya saat membantah tudingan tersebut.
Ia menjelaskan, pertemuan pertamanya dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon berlangsung pada 25 Oktober 2025. Menurutnya, pertemuan tersebut terjadi jauh sebelum persoalan cagar budaya yang saat ini menjadi pembahasan.
“Pertemuan saya yang kedua adalah beberapa minggu lalu. Itu urusannya semata-mata memperjuangkan pahlawan nasional dari Provinsi Gorontalo. Tidak ada urusan dengan cagar budaya,” jelasnya.
Ia mengatakan, isu cagar budaya justru muncul secara spontan ketika dirinya hendak memaparkan calon penerima gelar pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan.
Setelah itu, menurutnya, Menteri Fadli Zon sendiri yang mengungkapkan persoalan cagar budaya tersebut dan kemudian berkoordinasi dengan jajaran Direktorat Jenderal serta direktorat terkait.
“Direktur dan dirjen yang menjawab, Pak, bukan saya. Bahwa ini ada A, B, C, D sampai Z lengkap,” ungkapnya.
Ia kemudian menyampaikan bahwa Menteri Kebudayaan menilai persoalan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga memori kolektif bangsa.
“Pak Menteri mengatakan seperti yang diungkapkan di video itu, mencabut memori kolektif bangsa. Itu kata-kata beliau,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, dirinya juga diminta untuk segera melakukan rekonstruksi ulang terhadap cagar budaya apabila anggaran telah tersedia.
“Itu perintah kepada saya,” tegasnya.
Selain itu, Menteri Kebudayaan juga meminta agar pemerintah daerah kembali membicarakan persoalan Benteng Otanaha dengan Pemerintah Kota Gorontalo. Menurutnya, Benteng Otanaha merupakan salah satu cagar budaya yang perlu mendapat perhatian.
“Benteng Otanaha itu cagar budaya. Cuma memang belum diproses, karena masih ada bangunan-bangunan tambahan di situ,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi dari Menteri Kebudayaan, anggaran untuk penanganan cagar budaya tersebut tersedia.
Gusnar juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan untuk mencari popularitas melalui persoalan cagar budaya. Ia mengaku lebih memilih bekerja terlebih dahulu dan menyampaikan hasilnya setelah program benar-benar terealisasi.
“Kalau saya ingin gagah-gagahan menyangkut itu, dari Jakarta saya sudah comprehensive plan. Kalau saya hobi, comprehensive plan. Tapi saya ini bekerja diam-diam saja, biar nanti sudah jadi baru komentar kiri kanan,” katanya.
Ia menegaskan dirinya bukan tipe pemimpin yang gemar mengumbar rencana atau memberikan banyak janji kepada masyarakat.
“Saya bukan tipe pemimpin yang umbar-umbar harus ini, harus ini,” tegasnya.
Menurutnya, berbagai rencana pembangunan harus dipandang sebagai harapan yang membutuhkan kerja keras untuk diwujudkan, bukan sekadar janji politik.
“Saya tidak menjanjikan apa-apa, karena sarannya ada di tangan kita. Kita harus bekerja keras sehingga bisa mewujudkan hitungan-hitungan kita. Itu maksud saya,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, ia kembali menegaskan bahwa tudingan dirinya memengaruhi Menteri Kebudayaan dalam persoalan cagar budaya tidak benar.
“Saya tegaskan, tudingan bahwa Wali Kota tidak benar. Itu hoaks. Itu pembohongan publik,” pungkasnya.
