BIN.com – GORONTALO — Pelaksanaan Lomba Patroli Keamanan Sekolah (PKS) tingkat Polda Gorontalo yang digelar pada Sabtu, 19 September 2026 di Citimall Gorontalo, menuai sorotan dari sejumlah peserta dan pendamping. Bukan semata karena hasil akhir perlombaan, melainkan karena sejumlah persoalan teknis dan tata kelola penyelenggaraan yang dinilai menyisakan pertanyaan.
Ajang yang seharusnya menjadi ruang pembinaan disiplin, kreativitas, tanggung jawab, sportivitas, serta keselamatan berlalu lintas bagi pelajar justru diwarnai sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya.
Enam kontingen dari jajaran Polres di wilayah Gorontalo mengikuti perlombaan tersebut, yakni Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango.
Namun, sejak tahapan pelaksanaan hingga pengumuman pemenang, sejumlah peserta dan pendamping mempertanyakan sejauh mana kesepakatan teknis yang telah dibahas sebelumnya benar-benar diterapkan di lapangan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan sejumlah poin teknis yang sebelumnya telah dibahas dan disepakati dalam technical meeting.
Menurut informasi dari peserta dan pendamping, terdapat beberapa kesepakatan yang dinilai tidak berjalan sebagaimana pembahasan sebelumnya.
Kondisi tersebut menjadi persoalan penting karena technical meeting pada dasarnya bukan sekadar formalitas. Kesepakatan yang telah disampaikan kepada seluruh kontingen seharusnya menjadi pedoman bersama agar setiap peserta memperoleh perlakuan dan informasi yang sama.
Ketika aturan atau mekanisme yang telah dibicarakan berubah dalam pelaksanaan tanpa penjelasan yang memadai, pertanyaan mengenai kepastian dan konsistensi penyelenggaraan menjadi sulit dihindari.
Persoalan lain muncul pada aspek sound system.
Sejumlah kontingen disebut telah menunggu pemeriksaan atau pengecekan perangkat suara masing-masing. Namun, proses tersebut dinilai tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Persoalan ini bukan perkara kecil dalam sebuah lomba yang mengandalkan komando, musik, yel-yel, dan ketepatan gerakan.
Kualitas dan kesiapan perangkat suara dapat berpengaruh langsung terhadap penampilan peserta. Karena itu, pemeriksaan teknis seharusnya dilakukan secara terukur sebelum perlombaan dimulai, sehingga setiap kontingen memperoleh kondisi yang relatif setara.
Jika persoalan perangkat baru terasa ketika peserta sudah berada di arena, maka pertanyaan mendasarnya adalah: siapa yang memastikan kesiapan teknis sebelum perlombaan dimulai?
Sorotan paling serius kemudian mengarah pada mekanisme penilaian.
Sejumlah peserta dan pendamping mempertanyakan format penilaian, komponen yang dinilai, serta bagaimana nilai akhir masing-masing kontingen dihitung.
Persoalan tersebut menjadi semakin sensitif karena proses penghitungan nilai disebut berlangsung cukup lama dan hasil atau format penilaian tidak secara terbuka diperlihatkan kepada kontingen.
Bahkan, ketika persoalan mengenai format penilaian dipertanyakan, peserta disebut memperoleh jawaban bahwa persoalan tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu dan format penilaian akan dikirimkan melalui WhatsApp.
Jawaban semacam itu justru menimbulkan pertanyaan lanjutan.
Mengapa format penilaian baru akan diberikan setelah persoalan dipertanyakan?
Dalam sebuah kompetisi, peserta idealnya mengetahui sejak awal apa yang dinilai, bagaimana bobotnya, bagaimana pengurangan nilai diterapkan, serta bagaimana pemenang ditentukan.
Transparansi bukan berarti seluruh proses kerja juri harus dibuka tanpa batas. Namun, dasar penilaian harus memiliki kejelasan yang dapat dipahami oleh seluruh peserta.
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah keberadaan dewan juri pada saat pengumuman pemenang.
Sejumlah peserta dan pendamping mempertanyakan ketidakhadiran atau tidak terlihatnya sebagian juri ketika hasil perlombaan diumumkan.
Hal tersebut menjadi perhatian karena dewan juri merupakan pihak yang paling mengetahui proses penilaian sejak awal.
Ketika hasil akhir diumumkan sementara peserta tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai dasar perolehan nilai, ruang pertanyaan semakin terbuka.
Apalagi, proses penghitungan nilai yang cukup lama membuat sebagian peserta menunggu tanpa mengetahui bagaimana hasil akhir tersebut diperoleh.
Ketegangan akhirnya muncul setelah pengumuman pemenang.
Sejumlah pihak mempertanyakan objektivitas hasil penilaian dan menilai terdapat perbedaan antara penampilan yang mereka saksikan dengan hasil akhir yang diumumkan.
Kericuhan yang muncul setelah pengumuman tidak seharusnya hanya dilihat sebagai persoalan sikap peserta.
Justru peristiwa tersebut perlu menjadi bahan evaluasi penyelenggara.
Ketika sejumlah peserta merasa perlu mempertanyakan hasil, maka penyelenggara seharusnya mampu menyediakan ruang klarifikasi yang jelas, terukur, dan dapat diterima semua pihak.
Perlu ditegaskan, persepsi peserta maupun masyarakat mengenai adanya ketidakobjektifan bukan dengan sendirinya membuktikan adanya kecurangan atau manipulasi penilaian. Namun, munculnya persepsi tersebut merupakan tanda bahwa mekanisme komunikasi dan transparansi penyelenggaraan perlu dievaluasi.
Yang menjadi persoalan mendasar bukan sekadar siapa yang menjadi juara.
Lomba PKS membawa misi pembinaan pelajar. Kegiatan semacam ini diharapkan membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, karakter, serta budaya keselamatan berlalu lintas sejak usia sekolah.
Karena itu, penyelenggara memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar menyediakan panggung dan menentukan pemenang.
Penyelenggara juga harus memberikan contoh mengenai bagaimana sebuah kompetisi dijalankan secara tertib, konsisten, transparan, dan sportif.
Ironisnya, ketika peserta dididik untuk memahami ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan, justru pelaksanaan kompetisinya sendiri dipertanyakan dari sisi konsistensi aturan dan transparansi.
Rangkaian persoalan tersebut pada akhirnya mengarah pada sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka oleh panitia:
mengapa pada saat hasil diumumkan, pihak yang paling memahami proses penilaian justru dipertanyakan keberadaannya?
Pertanyaan tersebut bukan serangan terhadap institusi maupun individu tertentu. Ini merupakan pertanyaan mendasar mengenai akuntabilitas sebuah kompetisi yang diselenggarakan untuk pelajar.
Peserta telah menjalani latihan selama berminggu-minggu. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan meninggalkan kegiatan sekolah demi mempersiapkan diri mengikuti perlombaan.
Karena itu, ketika muncul persoalan dalam pelaksanaan, peserta dan pendamping berhak mendapatkan penjelasan yang terang.
Jangan sampai seluruh persoalan akhirnya dibebankan kepada peserta hanya karena terjadi ketegangan setelah pengumuman.
Jika penyelenggaraan telah dilakukan sesuai prosedur, maka penjelasan yang terbuka seharusnya menjadi cara paling sederhana untuk menjawab keraguan.
Sebaliknya, apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan, maka mengakuinya dan melakukan evaluasi merupakan bagian dari profesionalitas.
Pelaksanaan Lomba PKS Polda Gorontalo tahun 2026 semestinya tidak berhenti pada daftar juara.
Peristiwa yang terjadi selama proses perlombaan perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi panitia.
Sebab ukuran keberhasilan sebuah kompetisi bukan hanya apakah acara selesai dan pemenang berhasil diumumkan.
Ukuran keberhasilannya juga terletak pada apakah seluruh peserta merasa diperlakukan secara adil, memahami mekanisme perlombaan, menerima informasi yang sama, serta dapat meninggalkan arena dengan rasa hormat terhadap proses kompetisi.
Pada akhirnya, sportivitas tidak cukup hanya diminta dari peserta. Sportivitas juga harus ditunjukkan oleh penyelenggara.
Dan jika sebuah lomba yang mengajarkan disiplin, ketertiban, serta tanggung jawab justru meninggalkan pertanyaan mengenai konsistensi aturan, kesiapan teknis, transparansi penilaian, dan komunikasi hasil, maka yang perlu diperiksa bukan hanya peserta.
Apakah proses menuju juara sudah benar-benar dapat dipercaya?
Panitia juga harus berani bercermin.
