BIN.com – POHUWATO – Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengambil langkah melalui surat edaran tertanggal (6/11/2026). yang ditandatangani Bupati Saipul A. Mbuinga. Surat itu berkaitan dengan penghentian aktivitas pertambangan di Desa Teratai, Bulangita, dan Botubilotahu, Kecamatan Marisa. Namun, di tengah upaya tersebut, informasi mengenai dugaan maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) justru kembali mencuat dari wilayah lain di Kabupaten Pohuwato.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya dugaan aktivitas PETI yang semakin marak di Kecamatan Taluditi. Meski demikian, narasumber tersebut belum menyampaikan secara spesifik nama desa, lokasi kegiatan, maupun identitas pihak yang diduga berada di balik aktivitas pertambangan tersebut.
Informasi ini seakan menguji ketajaman penegakkan hukum yang ada di Pohuwato dan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Sebab, penghentian aktivitas pertambangan di satu wilayah tidak serta-merta menyelesaikan persoalan apabila dugaan praktik serupa masih berlangsung di wilayah lainnya.
Lebih lanjut, narasumber itu menyebut aktivitas tersebut diduga dikoordinasikan oleh salah satu kelompok yang cukup dikenal di Kabupaten Pohuwato. Kelompok itu juga kerap disebut sering melakukan kegiatan sosial di tengah masyarakat. Namun, narasumber menduga aktivitas sosial tersebut berpotensi menjadi hanya untuk mengaburkan pandangan publik, sementara kegiatan pertambangan ilegal itu masih terus dijalankan.
Bukan hanya di Kecamatan Taluditi, narasumber itu turut mengungkapkan bahwa kelompok yang dimaksud diduga telah memperluas jangkauan aktivitas hingga wilayah Popayato. Bahkan, kelompok yang dimaksud dikabarkan telah membeli sejumlah bidang lahan yang diduga dipersiapkan untuk mendukung kegiatan peti.
Jika informasi tersebut benar, maka persoalan PETI di Pohuwato bukan sekadar perkara aktivitas tambang di satu atau dua desa. Ada dugaan perluasan wilayah operasi dan keterlibatan kelompok tertentu yang membutuhkan penelusuran lebih serius.
Di tengah gencarnya pemerintah mengeluarkan kebijakan penghentian aktivitas tambang, publik tentu tidak hanya membutuhkan surat edaran yang berakhir menjadi dokumen administratif. Sebab, ketegasan pemerintah tidak semestinya berhenti pada tinta dan tanda tangan, sementara dugaan aktivitas ilegal terus berpindah tempat.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya melakukan penelusuran lebih lanjut serta membuka ruang konfirmasi kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan aparat penegak hukum guna memperoleh penjelasan terkait informasi tersebut.
