BIN.com – GORONTALO – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak huni masih menghadapi tantangan di lapangan. Di Desa Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, keterbatasan ekonomi penerima manfaat menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan pembangunan rumah, khususnya untuk penyediaan biaya pondasi.
Persoalan tersebut terungkap saat Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan monitoring langsung terhadap progres pelaksanaan program BSPS, Jumat (2/10/2026).
Dalam kunjungan itu, rombongan Komisi III menemukan penerima manfaat masih harus mengupayakan biaya pembangunan pondasi secara mandiri sebelum tahapan pembangunan rumah dapat dilanjutkan.
Kondisi ini menjadi perhatian karena pondasi merupakan tahap awal yang menentukan keberlanjutan pembangunan rumah. Bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas, kebutuhan biaya awal tersebut berpotensi menjadi hambatan dalam merealisasikan bantuan yang telah diterima.
Penerima manfaat menyampaikan akan berusaha mengupayakan pembangunan pondasi terlebih dahulu agar program BSPS dapat segera direalisasikan. Sementara itu, lahan yang direncanakan untuk pembangunan rumah merupakan tanah hibah dari tetangga yang berada di sebelah rumah penerima manfaat.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, I Wayan Sudiarta, berharap pemerintah terkait dapat mengevaluasi besaran anggaran BSPS agar bantuan yang diberikan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Harapan kami, pemerintah terkait dapat mempertimbangkan peningkatan besaran anggaran BSPS, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar dapat membantu masyarakat mewujudkan rumah yang layak huni,” ujar I Wayan Sudiarta.
Menurutnya, kondisi yang ditemukan di lapangan perlu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga memperhatikan kemampuan penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pembangunan rumah.
Monitoring tersebut turut dihadiri Wakil Ketua III DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, bersama I Wayan Sudiarta dan didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo.
Bagi Komisi III, hasil kunjungan ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sekaligus bahan untuk mendorong perhatian pemerintah terhadap kendala yang dihadapi masyarakat.
Evaluasi terhadap besaran bantuan dan kebutuhan riil penerima manfaat di lapangan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan pelaksanaan program BSPS ke depan, sehingga bantuan perumahan benar-benar dapat diakses dan direalisasikan oleh masyarakat yang membutuhkan.
