BIN.com – BONE BOLANGO – Kebakaran lahan yang melanda Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, memasuki hari keenam pada Minggu (4/10/2026). Api yang masih merambat di kawasan ladang memicu kekhawatiran akan meluasnya kebakaran, terutama karena lokasi berada di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.
Di tengah kondisi tersebut, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mendesak pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat langkah pemadaman sebelum api meluas ke kawasan lainnya.
Desakan itu mengemuka saat sejumlah anggota Komisi I melakukan kunjungan kerja ke Desa Dunggala untuk memantau kesiapan pemerintah desa menghadapi kemarau berkepanjangan.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, bersama rombongan diterima Kepala Desa Dunggala, Mulyadi Rahim, di Kantor Desa Dunggala. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah desa memaparkan sejumlah persoalan yang muncul akibat kemarau, mulai dari kebakaran lahan, krisis air bersih hingga gagal panen.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina M. Udoki, menegaskan bahwa penanganan kebakaran tidak boleh menunggu hingga api semakin membesar. Menurutnya, kondisi di lapangan membutuhkan langkah nyata karena titik kebakaran masih menyisakan api yang berpotensi merambat.
“Sampai dengan sekarang kebakaran area ladang apinya belum padam, masih merambat sampai hari ini. Jadi kami minta perhatian juga kepada pemerintah, BPBD untuk tetap siaga,” kata Kristina.
Ia menilai, karakteristik wilayah yang berada di kawasan pegunungan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman. Keterbatasan akses kendaraan pemadam membuat penanganan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan sumber daya yang tersedia.
“Ini memang tidak bisa ditunggu padam sendiri. Memang harus ada upaya-upaya untuk pemadaman,” ujarnya.
Kristina juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan selama musim kemarau. Menurutnya, kondisi kering dapat membuat api lebih mudah menjalar, sementara proses pemadaman di kawasan yang sulit dijangkau berpotensi membutuhkan upaya lebih besar.
“Kami berharap BPBD, kemudian juga pemerintah provinsi, kabupaten untuk sama-sama mengantisipasi ini,” tegasnya.
Kemarau Picu Krisis Air dan Gagal Panen
Persoalan di Desa Dunggala tidak berhenti pada kebakaran lahan. Kemarau berkepanjangan juga berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan sektor pertanian.
Kepala Desa Dunggala, Mulyadi Rahim, menyampaikan bahwa warga di Dusun I dan Dusun II mengalami kekurangan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD bersama PMI dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah menyalurkan bantuan air bersih.
Sementara itu, seluruh lahan pertanian masyarakat dilaporkan mengalami gagal panen akibat kekeringan. Kondisi ini menambah beban warga yang harus menghadapi keterbatasan air sekaligus kehilangan hasil pertanian.
Mulyadi menjelaskan, kebakaran di Dusun III telah mendapat penanganan, tetapi masih terdapat titik api yang belum sepenuhnya padam. Letak lahan yang terhubung dengan wilayah Desa Miranti turut meningkatkan potensi penjalaran api ke kawasan lain.
Pemerintah desa telah membentuk tim untuk melakukan pendataan dan pemantauan aktivitas pemilik lahan. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran secara sembarangan selama kemarau berlangsung.
Terkait kebutuhan air bersih, Kristina mengatakan distribusi dari BPBD Kabupaten Bone Bolango telah dilakukan, tetapi dukungan lanjutan masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan warga.
“Masalah air bersih juga, Dunggala juga kekurangan air bersih. Sehingga masih berharap suplai. Dari kemarin sudah disuplai oleh BPBD kabupaten, mungkin juga dari PMI ikut. Berharap juga ikut membantu,” ujarnya.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BPBD, PMI, BWS dan instansi terkait memperkuat koordinasi dalam menghadapi dampak kemarau.
Selain memastikan penanganan kebakaran dan pemenuhan kebutuhan air bersih, perhatian pemerintah juga diharapkan mencakup pemulihan sektor pertanian agar masyarakat terdampak gagal panen memperoleh dukungan yang diperlukan.
