BIN.com – Gorontalo – Persoalan kemitraan dengan perusahaan, kepastian harga pembelian hasil panen, hingga pemenuhan fasilitas perkebunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi petani tebu di Kabupaten Gorontalo. Berbagai persoalan tersebut mengemuka dalam reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, di Desa Sidomukti, Kecamatan Mootilango, Senin (9/11/2026).
Reses masa persidangan pertama itu secara khusus menghadirkan para petani tebu untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi, terutama terkait hubungan kemitraan dengan PT Pabrik Gula (PG) Gorontalo.
Kegiatan yang berlangsung di kediaman Heru Purnomo tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat, wakil rakyat, dan sejumlah instansi pemerintah untuk membahas berbagai kebutuhan serta persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah.
Sebelum memasuki sesi dialog, Umar Karim terlebih dahulu menjelaskan secara komprehensif mengenai peran, fungsi, dan tugas kelembagaan DPRD. Ia juga memaparkan pelaksanaan tugasnya sejak dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada 2024.
Menurut Umar, penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada masyarakat merupakan bagian dari pertanggungjawaban politik dan moral kepada konstituen yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.
Reses tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dari instansi terkait, di antaranya Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan, staf Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman, pejabat Pembinaan Masyarakat Kanwil Kementerian Agama, pejabat Dinas PTSP, pejabat Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Staf Khusus Gubernur Bidang Agromaritim.
Antusiasme masyarakat juga terlihat dari tingginya jumlah peserta yang hadir. Dari sekitar 100 warga yang direncanakan, jumlah kehadiran bahkan mencapai dua kali lipat. Kegiatan itu turut dihadiri Kapolsek Mootilango, jajaran pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan pemuda, serta perwakilan Asosiasi Petani Tebu Rakyat.
Dalam sesi dialog, persoalan perkebunan tebu menjadi perhatian utama. Para petani meminta pemerintah mengambil langkah tegas terkait penerapan harga pembelian tebu oleh PT PG Gorontalo agar sesuai dengan surat edaran resmi Kementerian Pertanian.
Selain persoalan harga, petani juga mempertanyakan realisasi kewajiban kemitraan perusahaan, khususnya fasilitasi pembangunan kebun masyarakat atau kebun plasma paling rendah 20 persen dari total luas areal perkebunan yang diusahakan.
Kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Umar Karim menegaskan bahwa persoalan kebun plasma harus menjadi perhatian serius dan diperjuangkan melalui fungsi kelembagaan DPRD Provinsi Gorontalo.
“Kami di DPRD, termasuk saya, wajib memperjuangkan agar kebun plasma dapat terwujud demi menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat di sekitar perkebunan tebu,” tegas Umar.
Tidak hanya menyangkut harga dan kewajiban kemitraan, para petani turut mengusulkan dukungan pemerintah berupa bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), terutama traktor dengan spesifikasi yang sesuai untuk kebutuhan perkebunan tebu.
Dukungan alsintan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan sekaligus menunjang produktivitas petani tebu mandiri.
Sementara itu, Pimpinan Asosiasi Petani Tebu, Heru Purnomo, mengapresiasi kesediaan Umar Karim menggelar reses secara khusus bersama para petani tebu.
Menurut Heru, Umar sebelumnya telah mengetahui berbagai persoalan pelik yang dihadapi petani dan belum terselesaikan. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Umar menghindari masyarakat. Sebaliknya, ia justru datang langsung untuk mendengarkan keluhan sekaligus menyerap aspirasi para petani.
Heru juga menilai kehadiran Umar memiliki arti tersendiri bagi masyarakat setempat. Sebab, meskipun pada pemilu sebelumnya Umar tidak memperoleh suara signifikan di wilayah tersebut, ia tetap ikhlas hadir untuk mendengarkan dan menyerap langsung berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat.
Usai melaksanakan reses, Umar Karim didampingi sejumlah pejabat Kementerian Agama melanjutkan kunjungan ke Pondok Pesantren Sirojuth Tholibiin di Desa Sidomukti.
Dalam kunjungan tersebut, Umar bersama pejabat Kemenag dan pimpinan pondok pesantren membicarakan sejumlah langkah yang dapat ditempuh Kementerian Agama maupun instansi terkait lainnya untuk mendukung pengembangan dan kemajuan pesantren.
Kunjungan itu diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah dengan pengelola pesantren, sehingga berbagai kebutuhan pengembangan pendidikan keagamaan di wilayah tersebut mendapat perhatian dari instansi terkait.
