BIN.com – GORONTALO – Persoalan pertambangan, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), nasib tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi sederet isu yang disuarakan Aliansi Merah Maron Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dalam aksi demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Kamis (22/10/2026).
Berbagai tuntutan tersebut mencerminkan keresahan mahasiswa terhadap sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Massa aksi tidak hanya menyoroti isu nasional, tetapi juga mendesak perhatian terhadap berbagai persoalan yang terjadi di daerah.
Di tengah dinamika aksi yang sempat diwarnai ketegangan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, menerima massa demonstran dan membuka ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Dalam dialog tersebut, sejumlah persoalan strategis daerah menjadi pembahasan, mulai dari tata kelola pertambangan, pembagian DBH, persoalan PPPK, hingga kelangkaan BBM yang menjadi perhatian masyarakat.
“Ada beberapa hal yang menjadi diskusi, baik terkait masalah nasional maupun persoalan yang ada di Provinsi Gorontalo. Di antaranya masalah pertambangan, pembagian DBH, masalah PPPK, kelangkaan BBM, dan masih ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi,” ujar Sulyanto.
Ia menyatakan, seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa menjadi perhatian DPRD Provinsi Gorontalo dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga.
“Tuntutan aksi ini menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Gorontalo,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi komitmen awal DPRD dalam merespons aspirasi mahasiswa. Namun, tindak lanjut konkret terhadap setiap tuntutan menjadi hal penting agar dialog yang berlangsung tidak berhenti pada penerimaan aspirasi semata.
Terlebih, isu pertambangan, pembagian DBH, ketenagakerjaan PPPK, dan kelangkaan BBM menyangkut kepentingan publik yang membutuhkan penanganan serta kejelasan dari pihak-pihak berwenang.
Kini, perhatian tidak hanya tertuju pada kesediaan DPRD menerima demonstrasi, tetapi juga pada sejauh mana aspirasi mahasiswa tersebut diterjemahkan menjadi langkah konkret untuk mendorong penyelesaian persoalan di Provinsi Gorontalo.
